Polri, Kemenkominfo, DPR RI dan Para Pakar Siap Lawan Hoax Wujudkan Pemilu 2019 Aman Damai dan Sejuk

indonesiasatu, 29 Mar 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA -  Polri bekerjasama dengan KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Melawan ZHoax Untuk Menciptakan Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk di media sosial bertempat di Balai Kartini Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Seminar tersebut dibuka oleh Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Irjen Pol Drs Suntana MSi, Keynote Speech menghadirkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Sebagai Pembicara dalam seminar Nasional tersebut Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Mohamad Iqbal. Sik. MH, Karo Multimedia Divhumas Polri Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan. MM, Prof. Dr Mahfud MD, Arief Budiman, Ketua KPU dan Effendy Gazali, Pengamat Komunikasi UI.

Seminar dihadiri juga kalangan mahasiswa perwakilan BEM seluruh Indonesia, penggiat media sosial dan influencer. Terselenggaranya Pemilu yang aman sejuk dan damai pada Pileg dan Pilpres 2019, merupakan konsern dari berbagai pihak termasuk Polri.

Sambutan Wakabaintelkam Irjen Pol. Drs. Suntana, M.Si mengatakan, dengan adanya kemajuan teknologi, dimana semua media sosial telah menjamah pada seluruh sektor kehidupan. Adanya dunia media sosial tersebut menjadikan kita bisa melihat dan mengetahui segala jenis informasi dimanapun dan kapanpun.

“Kemudahan informasi tersebut juga ternyata memiliki dampak negatif yang bisa kapan saja bermunculan. Oleh sebab itu, dalam mengambil segala jenis kebijakan di dunia media sosial menjadi salah satu indikator yang harus dipetimbangkan,” ucap Irjen Pol Suntana.

“Kepolisian memiliki tugas untuk menjaga suhu politik agar selalu dalam keadaan yang stabil, dengan cara memantau segala jenis hoaks dan semacamnya, yang tentunya dalam hal ini akan berpengaruh pada situasi kamtibmas,” jelas Irjen Pol Suntana.

“Selaku pihak Kepolisian, saya mengajak kepada seluruh peserta sebagai pemegang tongkat estafet kepeminpinan yang akan berpindah, untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas, khususnya dalam Pemilu 2019,” kata Irjen Pol Suntana.

“Untuk itu, marilah kita sama-sama mewujudkan Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai dan sejuk,” himbau Irjen Pol Suntana.

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, setiap pelaksanaan stempel hoax setelah dilakukan vefikasi dan tervalidasi terlebih dahulu, dan semakin kesini, dari waktu ke waktu telah mengalami peningkatan. Sedangkan hoax memiliki persentasi terbesar yaitu dalam kategori politik.

Rudiantara menjelaskan, dalam setiap penanganan hal tersebut, Kominfo megikuti alur dari pemerintah. Dengan melakukan 3 langkah, diantaranya :

1. Up Stream : literasi-literasi jangka panjang, tindakan dalam dunia maya (profiling dan sebaganya)

2. Down Stream : bersama Kepolisian melaksanakan penindakan di duni nyata.

3. Kerja sama dengan platfrom media sosial atau dengan membuat kerja sama.

4. Kerja sama yang dapat menghasilkan kebijakan untuk tetap menjaga situasi di dunia maya agar selalu stabil.

“Kami mengimbau kepada seluruh peserta yang hadir agar selalu menjaga khususnya tingkah laku di media sosial agar tidak berdampak pada masa depan,” ucap Rudiantara.

Lanjut Menkominfo, Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita maupun informasi yang bersifat negatif, seperti hoax, fitnah, SARA, hate speech dan sebagainya,”kata Rudiantara.

Rudiantara menghimbau, Apabila menerima berita atau informasi yang demikian, sebaiknya langsung dihapus saja. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita yang demikian.

Dalam sambutannya Ketua DPR RI H. Bambang Soesatyo, S. E., MBA mengatakan, media sosial juga akan berdampak negatif. Karena tidak semua informasi dan berita yang tersebar di media sosial adalah informasi yang benar.

“Di media sosial juga sering terjadi penyebaran hoax. Terlebih menjelang Pileg dan Pilpres 2019 ini. Hal ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia,” ucap Bamsoet Panggilan akrab Bambang Soesatyo.

“Saya yakin Polri dan TNI siap mengamankan Pesta Demokrasi 2019. Mengingat Pileg dan Pilpres yang telah diputuskan akan dilaksanakan dengan bersamaan, sehingga ini menjadi Pemilu terbesar dan terumit di dunia,” ucap Bamsoet.

“Hoax yang sering digunakan adalah unsur SARA (Suku, Agama dan Ras) ditambah dengan jumlah penggunaan media sosial yang sangat banyak sehingga akan berimplikasi pada kemungkinan peningkatan ancaman yang ada,” kata Bamsoet.

“Saya mengajak kepada seluruh peserta untuk bersama-sama menciptakan situasi Pemilu yang aman, damai dan sejuk,” ucap Bamsoet.

Dalam sambutannya Wahyu Setiawan KPU Pusat mengatakan, KPU juga telah melaporkan beberapa kasus hoax kepada pihak Kepolisian dan telah ditindak lanjuti secara cepat dan tepat.

“Kampanye yang telah dilakukan KPU dalam mengawal Pemilu 2019, diantaranya : melawan hoax, melawan politisasi SARA dan melawan politik uang,” ucap Wahyu Setiawan.

“KPU berusaha memberikan informasi secepatnya kepada masyarakat dan tentunya isi manipulasi data KPU dan semacamnya adalah hoax dan KPU memastikan siap melaksanakan dan mengamankan pemilu 2019,” tegas Wahyu Setiawan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M. H sebagai narasumber mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu jenis tugas Kepolisian untuk menjaga keamanan tugas Kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam konteks pengamanan pemilu 2019.

“Dalam konteks ini, pengguna media sosial atau masyarakat merupakan tekad Polri untuk memberantas dan mencegah hukum dalam pemberantasan hoax,” tegas Irjen Pol M. Iqbal.

“Maka dari itu, Divhumas Polri yang merupakan persentasi Kepolisian melaksnakan strategi-strategi untuk melawan hoax dan menjaga situasi kamibmas yang aman dan kondusif,” ucap Jenderal Bintang Dua tersebut.

“Penegakkan hukum dalam beberapa kasus hoax merupakan langkah yang sangat penting karena selain pencegahan, penindakan pun sangat diperlukan. Kasus-kasus hoax ditahun 2018-2019 secara sepenuhnya telah ditangani Kepolisian,” jelas Irjen Pol M. Iqbal.

Kadiv Humas Polri juga mengatakan, Upaya-upaya yang telah Polri lakukan yang berorientasi pada upaya proaktif, yaitu secara masif kepada masing-masing Kapolda/ Pimpinan Polri untuk hadir ditengah-tengah masyarakat. Itu merupakan perintah langsung Kapolri kepada jajaran Polri.

“Kampanye-kampanye anti hoax dilakukan dan disesuaikan secara milenial agar generasi milenial dapat sepenuhnya memahami bagaimana melawan hoax, salah satunya dengan saring sebelum sharing,” ucap Irjen Pol M. Iqbal.

“Saya mengajak kepada semua peserta untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan bersama-sama mewujudkan pemilu yang aman, damai dan sejuk khususnya di dunia maya,” himbau Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M. H.

Efendi Gozali Ph.D., M.P.S., I. D Pakar Ilmu Komunikasi mengatakan, dalam komunikasi hoax atau political hoax yaitu hoax yang muncul sebelum pemilu yang memang saat ini telah banyak terjadi menjelang pemilu.Efendi Gojali menuturkan upaya dari lembaga-lembaga negara untuk melawan hoax dengan adanyan Peningkatan kecepatan teknologi terlepas dari lembaga-lembaga harusnya ada individu-individu yang bermunculan untuk menjadi clearing person untuk lebih berani dalam menanyakan terkait hoax yang ada”Pada pembahasan yang ada hoax yang beredar tersebut melalui algoritma yang ada. Sedangkan saat penggunaan algoritma yang menggunakan hati akan semakin parah dampaknya,” ucap Efendi Gojali.”Banyaknya contoh kasus-kasus hoax sudah ada sejak dulu. Dilihat dari berbagai jenis buku dan film dan juga kasus-kasus besar yang sudah ada sejak dulu,” kata Efendi Gojali.

Pakar Ahli Hukum Tata Negara Dr. Prof. Muhammad Mahfud M. D. mengatakan, era saat ini adalah era digital yang mana segala sesuatunya dapat dilaksanakan dengan sangat cepat. Dengan adanya era digital tersebut, muncul jga kerugian-krugian seperti hoaks yang beredar.

“Munculnya hoaks yang ada tentunya harus diselesaikan dengan cara yang tepat, Salah satunya dengan adanya Undang-Undang dan sampai dengan saat ini telah banyak contoh kasus-kasus yang menandakan bahwa hukum di negeri ini tidak main-main.,” tegas Prof. Mahfud.

“Sedangkan undang-undang tersebut antara lain UU ITE UU nomor 1 tahun 1946 KUHP,” ucap Prof Mahfud.

“Pemilu jangan selalu dikaitkan dengan perbedaan ideologi, karena pada dasarnya ideologi bangsa ini adalah pancasila dan bhineka tunggal ika,” tutup Pakar Ahli Hukum Tata Negara Dr. Prof. Muhammad Mahfud M. D.


Karo Multimedia Divhumas Mabes Polri Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan MM mengatakan, panitia menghadirkan perwakilan para penggiat media sosial dari berbagai komunitas dan BEM Mahasiswa perwakilan dari berbagai Perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan serangkaian kegiatan termasuk unjuk kreatifitas melawan hoax.

“Selain itu peserta juga akan menandatangani Pakta Integritas anti hoax untuk menjaga keutuhan NKRI,” ucap Brigjen Pol Budi Setiawan.

Di sela-sela acara tersebut, Brigjen Pol Drs Budi Setiawan MM, menjelaskan bahwa ancaman hoax dan konten negatif di sosial media sudah membahayakan. Berdasarkan data Bagian Pemantauan dan Analisa Biro Multimedia Divisi Humas Polri, sepanjang tahun 2018 ditemukan 30.056 konten negatif di media sosial yang terdiri dari 602 (2%) Hoax, 20.945 (70%) Provokasi, 1.120 (4%) SARA, 6.886 (23%) Hate speech, 491 (2%) Radikalisme, dan 12 (0.04%) Terorisme. Fakta tersebut tentu harus menjadi perhatian serius. (hy/bs)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu