Pelaku Usaha Agak Pesimis Kabinet Ekonomi Didominasi Kader Parpol

indonesiasatu, 25 Oct 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA--Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyatakan, kabinet ekonomi Jokowi-Ma”ruf jilid II yang baru saja dilantik oleh Presiden diluar ekspestasi dan harapan dunia usaha. Padahal sebelum presiden mengumumkan anggota kabinet Indonesia maju, pelaku usaha sudah memberikan masukan agar presiden dalam menetapkan anggota Kabinet, khususnya yang membidangi ekonomi agar lebih selektif dan diharapkan jangan ada warna politik alias murni professional sehingga dalam menjalankan tugasnnya benar benar murni tidak ada kepentingan partai dalam mengambil kebijakan. Namun dalam kenyataannya kabinet ekonomi lebih didominasi kader partai politik seperti Menteri Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja,Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan yang murni dari kalangan professional adalah Menteri Keuangan, BUMN, Investasi dan PUPR.

”Tentu ada sedikit rasa pesimis dengan banyaknya kader Parpol anggota kabinet ekonomi. Namun kita tetap menghargai hak progratif presiden mungkin memiliki pertimbangan khusus” ujar Sarman di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Menurut Sarman Simanjorang, para menteri yang berasal dari partai politik harus mampu memberikan sinyal bahwa mereka dalam menjalankan tugas tidak ada kepentingan partai didalamnya dan mampu menyakinkan bahwa semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas dan dunia usaha.

”Kita menunggu terobosan yang akan dilakukan dalam tiga atau enam bulan kedepan khususnya bagaimana strategi stabilisasi harga pangan untuk menekan inflasi dan menaikkan pertumbuhan ekonomi ditengah tekanan gejolak ekonomi global dan perang dagang Amerika dan Tiongkok”. tutur Ketua HIPPI DKI yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia.DPP APPSI. 

Sarman juga memberikan perhatian terhadap kebijakan dan regulasi agar segera dievaluasi dalam rangka meningkatkan kegairahan pelaku usaha dan pasar. Kebijakan impor agar lebih terbuka, jangan pemerintah menciptakan monopoli, akan tetapi berikan kesempatan yang sama kepada swasta untuk stabilisasi harga. Seperti impor daging kerbau dari India yang selama ini hannya dimonopoli Bulog dan rencana impor daging sapi dari Brazil lagi lagi yang diberikan izin hannya BUMN, sedangkan Perusahaan Importir daging yang sudah puluhan tahun dan memiliki infrastruktur dan jaringan distribusi yang kuat tidak diberikan peran sama sekali. Hal hal seperti ini diharapkan menjadi PR yang harus segera dilakukan oleh Menteri Menteri baru.

”Harapan kami agar Menko Perekonomian mampu melakukan monitoring dan koordinasi diantar Menteri ekonomi, agar memiliki kekompakan, sevisi dan menghilangkan ego sectoral.Apalagi Presiden sudah memberikan hak veto kepada Menko untuk mengintervensi kebijakan para menteri yang tidak sesuai dengan arahan Presiden serta membatalkan kebijakan yang tidak sejalan satu sama lain”. harap Sarman.

Juga yang tidak kalah penting adalah agar data data yang dipake oleh masing masing Kementerian harus sama sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan. Apalagi data menyangkut stok pangan,ini sangat strategis dan sensitif karena sangat berdampak pada masyarakat luas dan pelaku pasar.

“Selamat bekerja kepada Menteri ekonomi,semoga amanah dan professional dalam mengemban tugas dan senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat luas dan pelaku usaha” ucap Ketua HIPPI DKI dan Wakil Ketua Umum DPP APPSI.(hy)

 

 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu