Menyikapi Situasi Politik Saat ini dan Menolak RUU KKS

rikafitri, 20 Aug 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Jakarta - Jika kita berbicara soal politik tidak akan ada habisnya dari zaman ke zaman, hal ini membuat berapa teman- teman aktivitis dari berbagai kalangan berkumpul dalam acara Kongko politik untuk membahas permasalahan menolak RUU KKS...!

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) mendapat penolakan dari berbagai pihak termasuk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian serta Kejaksaan hingga mahasiswa.

Salah satu pertimbangan adalah karena masih banyak terjadi conflict of interest dan tugas yang tumpang tindih antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan institusi-institusi lain yang  saat ini sudah berkecimpung dalam bidang siber.

Ucok Skydafi selaku pengamat politik mengatakan bahwa adalah hal yang tidak tepat jika Pemerintah mengesahkan RUU KKS karena cakupan dari RUU ini tidak jelas.

“Terdapat begitu banyak pasal pada RUU ini yang bermasalah. Contohnya pada Pasal 19 dinyatakan bahwa jika tidak memiliki sertifikat maka pengguna layanan cyber akan dibekukan. Hal ini sangat semena-mena, padahal harusnya dikaitkan dulu dengan KUHP kita,” ujar Ucok  dalam acara Kongko Politik di Hotel Ibis Budget Cikini, Menteng, Jakarta Pusat ,Senin (19/8).

Pengesahan RUU ini lebih untuk menguatkan kekuasaan Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN). Dengan perangkat RUU KKS, BSSN bisa jadi sebagai jaksa ataupun hakim. Padahal jelas-jelas ini bukan kewenangannya. Aneh jika nanti eksekutif bakal merangkap tugasnya sebagai yudikatif.

Selain itu, pada RUU ini tidak ditetapkan dengan jelas apa yang dimaksud ancaman cyber. Tidak jelas pula UU ini dibuat untuk siapa. RUU nantinya hanya memperkuat kekuasaan Pemerintah, dan mengucilkan masyarakat.

Ucok melanjutkan, RUU ini dibuat agar BSSN dapat membatasi kebebasan masyarakat. BSSN ingin mencaplok semua kewenangan Menteri. Selain itu, BSSN ingin memata-matai masyarakat yang ingin mengkritik pemerintah.

Disisi lain , Habib Reza berkata ; "seperti saat ini yang terjadi Papua akibat kejadian yang lama akibat ada para penguasa yang lama dan sekarang ini diteruskan oleh para penguasa yang baru hingga timbul disini menjadi pro dan kontrak juga"

Apalagi sekarang ini zaman sudah canggih, kita bisa terlihat dari sistem IT saat ini bahkan satu acc saja dimedia sosial bisa membuat keributan dimana dan membuat situasi negara menjadi panas,tuturnya

Jeriko Manurung selaku mahasiswa berkata ; "Kita berkumpul hari ini untuk membahas permasalah RUU KKS dan seperti yang kita ketahui Indonesia ini adalah negara yang besar yang terdiri berbagai macam-macam pulau"

Secara kita juga mengetahui yang namanya kedaulatan terbesar atas di tangan rakyat Indonesia dan seperti saat ini terjadi di Papua ini juga termasuk permasalah yang harus kita perhatikan karena masih termasuk Indonesia, ucapnya

Kejahatan cyber juga termasuk kejahatan terbesar indonesia dan saat sebagai kaum muda ini dengan ada Undang-undang saat ini menghempit dari ruang gerak kita di media sosial untuk berexpreasi , ujarnya Jerico menutup.

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu