Aliansi Relawan Nasional Prabowo-Sandi Melakukan Peringatan Keras Untuk Mabes Polri dan Jajarannya Untuk Tidak Ikut Campur Dalam Masalah Pilpres 2019

INDONESIASATU.CO.ID:

Jakarta - Belakangan ini kita menyaksikan dan merasakan banyaknya oknum pejabat Polri ditingkatan Polri, Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dengan ikut intervensi dalam proses politik praktis. Hal ini sangat menjadi perhatian keras kami dari seluruh relawan nasional dan pendukung Paslon Presiden dan wakil Presiden Prabowo-Sandi. 

Untuk membahas permasalah tersebut di atas Aliansi Relawan Prabowo-Sandi mengelar konferensi pers dengan tema : "Peringatan Keras Untuk Mabes Polri Dan Jajarannya Mulai Polri, Polda, Polres dan Polsek Seluruh Indonesia Untuk Tidak Ikut Campur Dan Intervensi Politik Praktis Pilpres 2019" dengan menghadirkan para nara sumber: Lieus Sungkharisma, (KoordinatorRumah Aspirasi Prabowo-Sandi), Dodi Panjaitan/ Si Botak(Ketum Garuda Emas), Yudi Syamhudi Suyuti (Ketum KPN-GP 2019).

kami sebagai Relawan Nasional Prabowo-Sandi begitu cinta dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai salah satu CriminalJustice System (Sistem Peradilan Pidana) dalam sistem Negara Republik Indonesia, dimana dalam proses penegakan hukum, Kepolisian adalah instrument yang begitu panting bagi kami, masyarakat dan rakyat Indonesia, ujar Lieus Sungkharisma pada saat konferensi pers di Rumah Aspirasi, Jl.Cut Mutiah no.18, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(7/01)sore.

Namun sangat disayangkan, di era demokrasi, dimana Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu Iandasan utama aparat kepolisian dalam menegakkan hukum,yang telah digariskan dalam konstitusi kita UUD 45, ternyata masih ada dan banyaknya oknum aparat kepolisian yang justru terlibat politik praktis. Bahkan lebih dari itu, seringkali oknum aparat kepolisian memposisikan diri seperti sayap dari kekuatan politik tertentu, ungkap Lieus kembali

Hal ini sangat disayangkan, karena justru menjadi mara bahaya bagi kehidupan sosial politik di Indonesia ketika kita bersepakat bahwa politik dalam era demokrasi dibangun melalui cara-cara sipil dan bermartabat. Sehingga prinsip dalam dasar Negara kita, Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat mewujud melalui praktek politik yang kita jalankan. 

Larangan Polri terlibat dalam politik praktis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 28 (1) berbunyi, ”Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.” 

Sudah jelas Undang-Undang tentang Polisi melarang dengan tegas bahwa posisi Kepolisian berada pada posisi netral, namun kita melihat belum lama ini, Kantor Sekretariat Rumah Aspirasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) di datangi oleh pasukan Polisi lengkap dengan senjata Iaras panjang clan seragam, lalu melakukan perobekan buku tamu. Sebuah terror, intimidasi dan kekerasan diperlihatkan di depan mata kita.ini jelas sekali bentuk pelanggaran hukum, hak asasi manusia dan merupakan tindakan represif yang sangat berbahaya, katanya

Belum lagi di beberapa daerah, beberapa kantor Partai dan Ormas yang tergabung dalam Koaliasi Adil Makmur dan mendukung Paslon Prabowo-Sandi juga di intimidasi dengan cara-cara toror oleh oknum polisi. Bahkan Pondok Pesantren pun juga beberapa kali dilakukan hal yang sama. Aktivis diikuti, rumahnya diawasi atau didatangi dan seperti sengaja ingin ditakut-takuti jika mendukung Prabowo-Sandi. Akan tetapi dengan tegas kami nyatakan bahwa kami tidak takut Karena kami bukan penjahat, jadi untuk apa takut, tegas Lieus.

Meskipun Pimpinan Kepolisian juga sudah menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan pengecekan atau ada kesalahan prosedur, tapi bagi kami tindakan oknum tersebut adalah bentuk teror dan intimidasi. Hal ini sangat berbahaya bagi cita-cita rakyat bersama yaitu menciptakan Pemilu yang damai dan adil. Karena jika trus menerus dibiarkan, maka akan memicu terjadinya kekerasan yang diawali oleh oknum kepolisian, katanya.

Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019, masih ada 3 bulan untuk memperbaiki dan kami dari Aliansi Relawan Prabowo-Sandi memperingatkan dengan keras : 

1. Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar menindak tegas siapapun anak buah dari Jajarannya yang ikut terlibat politik praktis, karena hal tersebut sangat mengganggu pihak kami dan pendukung Prabowo-Sandi. 

2. Agar Elit Politik, Partai Politik atau Bandar Politik jangan coba-coba menggiring Kepolisian untuk masuk ke dalam politik praktis, karena akan mengakibatkan pelanggaran HAM dan dapat mengarah pada perbuatan MAKAR. 

3. Pilpres 2019 jangan dikotori oknum anggota Kepolisian oleh upava-upaya untuk memancing kekerasan yang akhirnya merugikan Rakyat, Bangsa dan Negara. 

4. Rakyat adalah Pemilik Negara yang sah sesuai konstitusi UUD 45 dan Kepollsian adalah aparat Negara sekaligus pelayan Rakyat ,sehingga Polisi juga harus memberikan perlindungan dan pengayoman ke masyarakat sesuai Tugas Pokok Polri UU no.2 Tahun 2002, pasal 13. 

5. Jika ke depan masih ada dan justru makin banyak keterlibatan oknum Polrl yang mengganggu jalannya proses demokrasi dan terindikasi melanggar HAM. maka kami dari Aliansi dan Seluruh Relawan Prabowo-Sandi akan melakukan Iangkah-langkah dengan menggunakan hukum internasional dengan membawa masalah ini ke lembaga-lembaga Intemasional.

 

  • Whatsapp

Index Berita